Surat dan Komentar Kebijakan

Brief Oktober 2022 di Kasus Hunley v. Instagram

Komite Hukum OTW (Organisasi untuk Karya Transformatif) serta para rekanan menyerahkan sebuah brief untuk kasus Hunley v. Instagram. Brief ini mendukung “tes server,” yang melindungi hak pengguna untuk menautkan berkas dan gambar di seputar internet serta melekatkan berkas dan gambar di halaman web, dan juga hak platform untuk mengizinkan tautan dan lekatan tanpa potensi ancaman hak cipta.

Brief Juni 2022 di Kasus Mahkamah Agung AS untuk Warhol v. Goldsmith

Komite Hukum OTW, bersama dengan EFF, menyerahkan sebuah brief ke Mahkamah Agung AS untuk kasus Warhol v. Goldsmith. Brief ini mengajukan argumen bahwa tes fair use (penggunaan wajar) yang luas dan fleksibel sangat penting adanya, dan mendorong Mahkamah Agung untuk menekankan kembali posisi yang telah diambil sebelumnya bahwa penggunaan transformatif adalah penggunaan yang memiliki makna, pesan, atau tujuan yang berbeda dari karya berhak cipta yang ia gunakan. Kami menggunakan fanvid (karya fan berbentuk video) sebagai contoh kasus ketika mungkin khalayak yang disasar oleh sebuah karya perlu dipertimbangkan untuk mengukur nilai transformatif sebuah penggunaan. Kami juga mendorong mahkamah untuk menetapkan beban pembuktian “kerugian pasar” pada para penggugat ketika penggunaan sebuah karya bersifat transformatif atau non-komersial.

Respons Mei 2022 Terhadap Permintaan Keterangan dari Kantor Hak Cipta AS

Pada tanggal 27 Mei 2022, Komite Hukum OTW menyerahkan komentar sebagai respons terhadap permintaan keterangan dari Kantor Hak Cipta AS terkait tindakan-tindakan teknis di bawah pasal 512 DMCA. Kami menjelaskan bahwa saat ini tidak ada teknologi yang akan memungkinkan penyedia layanan (seperti OTW) untuk membedakan antara materi yang melanggar dan tidak melanggar, serta menentang semua usulan bagi Kantor Hak Cipta untuk mendorong atau mengerahkan upaya penyaringan teknis pada para penyedia layanan daring.

Komentar April 2021 kepada Kantor Hak Cipta AS mengenai Undang-Undang CASE

Pada tanggal 26 April 2021, Komite Hukum OTW (Organisasi untuk Karya Transformatif) bergabung dengan sejumlah rekanan untuk mengumpulkan komentar kepada Kantor Hak Cipta AS sebagai balasan atas Surat Permintaan Kantor Hak Cipta mengenai implementasi Undang-undang CASE. Undang-undang CASE menciptakan pengadilan yang disebut “Copyright Claims Board” (“Dewan Klaim Hak Cipta) (CCB) dalam Kantor Hak Cipta yang bertugas menangani “small claim” (“masalah kecil”) hak cipta, serta memberikan Kantor Hak Cipta diskresi atas banyak aspek CCB dan caranya beroperasi. Komentar yang kami serahkan memberikan rekomendasi spesifik kepada Kantor Hak Cipta agar menetapkan batasan pada ruang lingkup kekuasaan CCB, membuat pengaturan agar jelas dan mudah bagi orang-orang untuk memilih tidak berpartisipasi dalam prosedur CCB, serta memastikan komunikasi terkait CCB tidak berpihak.

Pernyataan OTW Desember 2020 mengenai Reformasi Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Pada Desember 2020, Komite Hukum OTW merespons permintaan komentar dari Senat AS mengenai pertanyaan-pertanyaan tertentu terkait Digital Millennium Copyright Act (Undang-undang Hak Cipta Milenium Digital).

Komentar Juni 2020 kepada Senat AS mengenai Digital Millennium Copyright Act

Pada Juni 2020, Komite Hukum OTW mengumpulkan komentar pada Senat AS, terkait dengan asesmen Senat atas Pasal 512 dari Digital Millennium Copyright Act yang masih terus berjalan. OTW membalas laporan yang dibuat oleh Kantor Hak Cipta AS serta mendesak Senat untuk mempertimbangkan kebutuhan pengguna internet, kreator independen, dan penyedia layanan kecil. OTW juga memberikan data empiris mengenai efektivitas Pasal 512 untuk kreator transformatif.

Kesaksian Februari 2020 kepada Senat AS mengenai Digital Millennium Copyright Act

Anggota Komite Hukum, Rebecca Tushnet, bersaksi di hadapan Komite Yudisial Senat AS mengenai Digital Millennium Copyright Act. Kesaksiannya berfokus pada cara kerja ketentuan “safe harbor” (tempat aman) dalam DMCA bagi organisasi kecil seperti OTW, bagaimana ketentuan ini memajukan ekspresi kreatif dengan memungkinkan berdirinya situs seperti Archive of Our Own – AO3 (Arsip Milik Kita), dan bagaimana ketentuan tersebut memberikan fleksibilitas hukum yang dibutuhkan untuk mempertahankan keberagaman Internet. Kesaksiannya juga membahas kegagalan ketentuan anti-pengelakan DMCA dan hal-hal yang telah dilakukan oleh OTW untuk membuat perkecualian yang melindungi kreator video dan semacamnya dari ketentuan yang melampaui batas tersebut.

Surat Koalisi Juli 2019 kepada Senat A.S. mengenai Undang-undang CASE

OTW bersekutu melawan Undang-undang CASE, yang akan berujung pada pengadilan hak cipta klaim skala kecil, yang dapat menjatuhkan denda sejumlah paling banyak USD30.000 pada pelanggar tertuduh tanpa proses hukum yang sepantasnya.

Pernyataan Bersama Juli 2019 Tentang Prinsip-prinsip Terkait Pasal 230 Undang-undang Kepatutan Komunikasi

Komite Hukum bergabung dengan kelompok rekanan dan ahli yang beragam untuk menulis sebuah pernyataan bersama mengenai Pasal 230 dari Undang-undang Kepatutan Komunikasi AS yang melindungi platform internet.

Komentar April 2019 Kepada Parlemen Selandia Baru Sebagai Bagian Dari Tinjauan Rutin Undang-undang Hak Cipta Selandia Baru

Pada April 2019, Komite Hukum OTW mengajukan komentar sebagai tanggapan atas permintaan komentar Selandia Baru sebagai bagian dari tinjauan Undang-undang Hak Cipta Selandia Baru. OTW bergantung pada testimoni kuat dari para penggemar di Selandia Baru untuk menunjukkan beragam nilai sosial dan budaya dari hukum yang mengizinkan dan mendukung penciptaan karya transformatif. OTW juga berargumen bahwa Selandia Baru perlu mempertahankan dan memperluas kebijakan urusan wajar untuk memajukan kebijakan-kebijakan yang telah ada.

Komentar Maret 2019 kepada Kantor Hak Cipta Amerika Serikat Terkait Undang-undang Modernisasi Musik

Pada Maret 2019, Komite Hukum OTW merespon Pemberitahuan Proposal Pembuatan Peraturan dari Kantor Hak Cipta A.S. terkait definisi penggunaan “nonkomersial” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Undang-undang Modernisasi Musik (Music Modernization Act, “MMA”) yang baru saja disahkan. Di antara argumen yang diajukan OTW adalah bahwa penggunaan komersial untuk keperluan MMA seharusnya difokuskan pada suatu tindak penggunaan spesifik alih-alih pada penggunanya; bahwa penggunaan komersial harus mengacu pada analisis mengenai komersialitas berdasarkan pengambilan keuntungan oleh pengguna alih-alih mengacu pada platform atau situs penginangan yang digunakan oleh pengguna; dan bahwa penggunaan komersial harus membedakan komersialitas dan “keuntungan” nonkomersial.

Komentar Juni 2018 Kepada Parlemen Kanada sebagai Bagian dari Tinjauan Rutin Kanada Mengenai Undang-Undang Hak Cipta Kanada

Pada Juni 2018, Komite Hukum OTW mengajukan komentar kepada Parlemen Kanada sebagai bagian dari tinjauan rutin Kanada mengenai Undang-undang Hak Ciptanya. OTW, berdasarkan cerita dari para penggemar Kanada, berargumen bahwa pengecualian terkait Fair Dealing and User Generated Content (Urusan Wajar dan Konten yang Diciptakan Pengguna) sudah efektif dan bermanfaat secara sosial.

Komentar Juni 2017 Kepada Perwakilan Perdagangan A.S. Terkait Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara

Dengan dimulainya proses negosiasi ulang Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) oleh Perwakilan Perdagangan AS (USTR), Komite Hukum OTW menganjurkan proses negosiasi yang terbuka dan transparan dan menekankan pentingnya memasukkan pengecualian dan batasan seperti penggunaan wajar dalam semua ketentuan tentang perlindungan kekayaan intelektual.

Komentar Maret 2017 kepada Kantor Hak Cipta Terkait Hak Moral Atribusi dan Integritas

Pada tanggal 30 Maret 2017, Komite Hukum OTW menyerahkan sebuah respons terhadap permintaan komentar dari Kantor Hak Cipta AS terkait keharusan AS mengadopsi hukum tambahan yang menuntut para penulis diidentifikasi sehubungan dengan karya-karya mereka (dikenal sebagai hak “atribusi”) dan menuntut izin seorang penulis untuk membuat perubahan terhadap karya berhak cipta (dikenal sebagai hak “integritas”). Secara bersamaan, kedua hal tersebut dikenal sebagai “hak moral”. OTW berargumen bahwa hak integritas akan mencederai kebebasan berekspresi, dan meskipun secara umum norma atribusi seringkali menguntungkan dan dianggap normal di dalam komunitas penggemar, norma tersebut tidak seharusnya diberikan kekuatan hukum. Sebagai gantinya, hak atribusi dilindungi secara baik oleh hukum kontrak, hak hukum tambahan tidak akan cocok untuk bentuk umum dari kreasi kolektif dan sekuensial, dan variasi luas dari norma atribusi dalam komunitas yang berbeda-beda (misalnya, fandom, akademik, pembuatan film, dan periklanan) menunjukkan bahwa komunitas-komunitas seharusnya diperbolehkan untuk masing-masing menentukan waktu dan cara terbaik untuk menerapkan atribusi.

Komentar Lanjutan Februari 2017 ke Kantor Hak Cipta Terkait DMCA Pasal 512

Sebagai tindak lanjut dari komentar bulan Maret 2016, Komite Hukum OTW menjawab pertanyaan dari Kantor Hak Cipta terkait provisi ketentuan pemberitahuan dan penarikan konten di Pasal 512 DMCA AS. Di dalam komentar ini, OTW memanfaatkan pengalamannya dalam mengoperasikan AO3 dan pengalaman anggota-anggotanya menangani pemberitahuan penarikan untuk menonjolkan cara-cara yang telah bekerja baik di sistem yang sekarang dan cara-cara yang dapat ditingkatkan kembali.

Komentar Oktober 2016 kepada Singapura

Pada tanggal 23 Oktober 2016, Komite Hukum OTW mengajukan komentar kepada pemerintahan Singapura sebagai jawaban terhadap sebuah Konsultasi Publik atas proposal perubahan peraturan hak cipta Singapura. Kami menekankan keuntungan-keuntungan dari sebuah peraturan hak cipta yang seimbang dengan doktrin penggunaan wajar yang kuat yang mengizinkan pembuatan karya transformatif nonkomersial tanpa izin, dan menyarankan kemungkinan adanya pengecualian “konten yang dibuat pengguna” pada perlindungan hak cipta untuk meningkatkan penggunaan wajar. Kami menggunakan pengalaman kami dalam mendapatkan pengecualian atas provisi anti-pengelakan DMCA untuk mendiskusikan proposal Singapura terkait “langkah-langkah perlindungan teknis” untuk karya dengan hak cipta. Kami juga mendorong Singapura untuk mengadopsi peraturan sederhana dan konsisten terkait durasi dari perlindungan hak cipta, mendiskusikan keuntungan dan kerugian dari memberikan hak atribusi kepada penulis, serta mendiskusikan proposal untuk menghadapi karya “yang ditinggalkan” yang pemilik hak ciptanya tidak mudah untuk diidentifikasi.

Komentar Juni 2016 kepada Kantor Hak Cipta AS

Pada 24 Juni 2016, OTW bersama EFF dan Profesor Eric Goldman menyerahkan komentar pada Kantor Hak Cipta AS sebagai jawaban atas Notice of Proposed Rulemaking (Pemberitahuan Pembuatan Aturan yang Diajukan) yang mengharuskan situs yang berlindung di bawah tempat perlindungan DMCA– seperti AO3 — memperbarui pendaftarannya setiap tiga tahun sekali. Kami berpendapat bahwa peraturan ini dapat membahayakan penyedia layanan mikro dan memaparkan penyedia pada risiko hanya karena kelalaian kecil.

Komentar Juni 2016 kepada Komisi Eropa

Komentar April 2016 kepada Komisi Eropa

OTW menjelaskan bahwa meskipun sistem pemberitahuan dan penarikan konten dirancang untuk mempercepat serta menghemat biaya penegakan hak kepemilikan intelektual, “sangat penting bahwa penghematan ini tidak menghalangi bentuk ekspresi yang tidak melanggar hukum”. OTW juga mendesak Komisi Eropa untuk mengakui bahwa kreativitas dan inovasi yang signifikan dapat datang dari sektor nonkomersial, serta meminta Komisi Eropa untuk tidak membuat aturan yang hanya dapat dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan besar.

Komentar Maret 2016 kepada Kantor Hak Cipta AS mengenai DMCA Pasal 512

Menanggapi permintaan Kantor Hak Cipta AS, Komite Hukum OTW mengajukan komentar mengenai ketentuan pemberitahuan penarikan konten di Pasal 512 DMCA AS. OTW berargumen bahwa ketentuan tersebut jauh dari sempurna, tetapi tetap menyediakan kerangka hukum penting yang memungkinkan kreativitas daring untuk berkembang. OTW mengingatkan Kantor Hak Cipta bahwa banyak pihak yang bergantung pada DMCA, seperti AO3 (salah satu proyek OTW), yang merupakan kelompok kecil yang mengkaji pemberitahuan penarikan konten secara manual satu per satu, serta kekurangan sumber daya untuk mengawasi konten yang dibuat oleh pengguna guna memastikan pelanggaran tidak terjadi. OTW juga menekankan pentingnya mekanisme pencegahan dan hukuman bagi pemberitahuan penarikan konten yang tidak pada tempatnya serta mengidentifikasi kelemahan sistem kontra-notifikasi saat ini dalam melindungi pengguna yang mengerahkan kebebasan berekspresi dan penggunaan wajar.

Komentar kepada Kantor Hak Cipta AS

Menanggapi permintaan komentar dari Kantor Hak Cipta AS, Komite Hukum OTW berpendapat bahwa Pasal 1201 DMCA bersifat terlalu luas serta secara berlebihan menghalangi kreasi dan inovasi berharga dengan mencegah orang-orang mengelak dari pelindung teknologis pada materi yang dilindungi hak cipta, bahkan untuk keperluan yang tidak melanggar hak cipta, misalnya penggunaan wajar. Kami juga berpendapat bahwa prosedur pembuatan aturan setiap tiga tahun — yang berhasil kami peroleh pengecualiannya untuk para pembuat video penggemar — terkesan menyulitkan. Kami juga mengajukan sejumlah usulan perbaikan yang konkret.

Komentar kepada Komisi Eropa

Pada bulan Desember 2015, Komite Hukum OTW mengajukan komentar sebagai tanggapan atas permintaan komentar Komisi Eropa mengenai platform daring, perantara daring, dan komputasi awan. Komentar OTW menekankan bahaya pengaturan berdasarkan asumsi yang tidak benar bahwa semua perantara dan platform daring merupakan perusahaan komersial besar seperti Google dan eBay.

Komentar kepada Koordinator Penegakan Hak Kepemilikan Intelektual AS

Pada tanggal 16 Oktober 2015, OTW, bersama rekannya Public Knowledge, mengajukan komentar kepada Koordinator Penegakan Hak Kepemilikan Intelektual AS yang berasal dari Kantor Manajemen dan Anggaran sebagai tanggapan atas permintaan kantor tersebut akan komentar mengenai rencana penegakan hak kepemilikan intelektual. Komentar yang diajukan memberikan berbagai rekomendasi spesifik serta menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk para pengguna yang dapat dirugikan oleh penegakan hak kepemilikan intelektual yang terlalu agresif.

Komentar OTW kepada Pemerintah Afrika Selatan

Sehubungan dengan proses perbaikan hukum hak cipta pemerintah Afrika Selatan, OTW mengajukan komentar yang mendukung pemerintah Afrika Selatan mengadopsi standar penggunaan wajar untuk menggantikan pengecualian hukum hak cipta mereka yang sempit dan tidak lagi sesuai. Seperti yang dijelaskan OTW di dalam komentar tersebut, kami percaya bahwa sangat penting “untuk menggalang kesadaran pemerintah akan keanekaragaman serta nilai penting komunitas-komunitas remiks nonkomersial dan karya-karya yang mereka hasilkan, baik di Afrika Selatan maupun di seluruh dunia”. Penelitian empiris mengungkapkan bahwa kultur remiks merupakan fenomena global dengan berbagai karakteristik yang serupa di seluruh dunia”.

Surat kepada Kongres AS

Komite Hukum OTW, bersama dengan koalisi organisasi, akademisi, serta para profesional hukum, mengirimkan surat kepada Kongres Amerika Serikat mengenai pentingnya ‘sistem hak cipta seimbang yang menguntungkan pencipta, pengguna, dan inovator’ serta mendukung kebebasan berekspresi.

Pengajuan untuk Artikel Diskusi Pemerintah Australia mengenai Pelanggaran Hak Cipta Daring

Komite Hukum OTW, bersama Creative Commons Australia, mengirimkan Pengajuan untuk Artikel Diskusi Pemerintah Australia mengenai Pelanggaran Hak Cipta Daring pada tanggal 5 September 2014 guna menolak proposal pemerintah Australia. Proposal tersebut memperluas definisi liabilitas “otorisasi” bagi penyedia layanan internet. Hal itu berarti meskipun mereka tidak dapat menghentikan pelanggaran perorangan yang dilakukan oleh pengguna perorangan, mereka mungkin tetap diwajibkan untuk mengubah pengoperasian layanan mereka, misalnya dengan menutup akses internet pengguna yang dicurigai melanggar hukum atau membatasi aktivitas para pengguna.

Komentar kepada Komisi Eropa

Pada bulan Februari 2014, Komite Hukum OTW mendaftarkan OTW ke dalam Daftar Transparansi Uni Eropa dan mengajukan proposal kepada Komisi Eropa sebagai tanggapan atas permintaan Komisi Eropa untuk komentar terkait kemungkinan perbaikan hukum hak cipta Uni Eropa.

Komentar kepada PTO/NTIA

Pada bulan Oktober 2013, National Telecommunications and Information Administration – NTIA (Administrasi Informasi dan Telekomunikasi Nasional) dan Patent and Trademark Office – PTO (Kantor Paten dan Merek Dagang) AS meminta komentar publik mengenai berbagai masalah terkait aturan hak cipta, termasuk kerangka hukum pembuatan karya remiks. Para pengacara kami menggunakan berbagai cerita dari para penggemar untuk menjelaskan kepada kedua lembaga tersebut, yang kemungkinan akan mengajukan legislasi baru terkait hak cipta, mengenai alasan perubahan hukum hak cipta seharusnya menjaga kebebasan pembuatan karya transformatif.

Staf Komite Hukum OTW, Rebecca Tushnet, juga tampil di panel mengenai Kerangka Hukum Karya Remiks dan diminta bersaksi kepada para lembaga yang terkait dengan proses komentar publik yang sama pada 12 Desember 2013.

Ketua Komite Hukum OTW, Betsy Rosenblatt, mewakili OTW di pokja Green Paper Roundtable untuk menyusun kerangka hukum pembuatan karya remiks.